Ketua ARM Furqon Mujahid Bangun.(foto/Ist)
Bandung | Harian.co.id, –Sejumlah lembaga pegiat anti korupsi di Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama beberapa organisasi lainnya menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat. Aksi ini bertujuan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya temuan dari berbagai lembaga terkait hasil pekerjaan Balai I hingga Balai VI di bawah DBMPR yang dinilai tidak sesuai standar. Sejumlah proyek bahkan diduga dikerjakan secara asal-asalan, jauh dari spesifikasi teknis (speck) yang telah ditentukan, serta terdapat indikasi pengurangan volume pekerjaan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum ARM, Furqon Mujahid Bangun, dalam rapat koordinasi bersama perwakilan lembaga anti korupsi yang digelar pada Minggu (31/05) di salah satu rumah makan di pusat Kota Bandung.
Furqon Mujahid yang juga menjabat sebagai Dansatgas Anti Korupsi Forum Ormas/LSM Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa aksi unjuk rasa akan difokuskan di beberapa titik strategis, di antaranya Kantor DBMPR Provinsi Jawa Barat di Jalan Asia Afrika, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
“Kami akan menyerahkan seluruh berkas temuan sebagai laporan resmi kepada APH. Dokumen tersebut berisi bukti awal dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh seluruh balai di bawah DBMPR,” tegas Furqon.
Ia menambahkan, seluruh berkas saat ini tengah dalam tahap finalisasi dan akan dijadikan dasar laporan resmi agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Furqon menilai kondisi ini sangat bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah yang selama ini menyatakan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Jawa Barat.
“Ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menginginkan kualitas jalan yang lebih baik. Namun di lapangan, justru ditemukan banyak pekerjaan yang terkesan asal jadi dan tidak sesuai standar,” ujarnya.
ARM bersama lembaga lainnya menegaskan akan mengawal proses hukum secara serius hingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Apa yang terjadi tak bisa dibiarkan. Harus ada penegakan hukum yang tegas agar menjadi efek jera,” tutupnya. (Tim)
