Fungsional DPP ADNI 2025–2030 di Miyana Hotel.(foto/ist)
Medan | Harian.co.id,-Dewan Pimpinan Pusat Advocate Negarawan Indonesia (DPP ADNI) periode 2025–2030 resmi terbentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat peran organisasi profesi dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Senin (27/4/2026)
Pembentukan kepengurusan tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0002592.AH.01.07-25, yang ditetapkan pada 10 Maret 2025.
ADNI hadir sebagai Central Board of Indonesia Statesman Advocates yang diharapkan menjadi wadah profesional bagi para advokat dan praktisi hukum dalam meningkatkan kualitas, integritas, serta kontribusi nyata terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Mengusung jargon “Maju Bersatu Bersinergi”, organisasi ini menegaskan komitmennya untuk membangun kolaborasi yang solid antaranggota serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil.
Ketua Umum DPP ADNI periode 2025–2030, Dr (C) Eka Putra Zakaran, SH., MH, menyampaikan bahwa ADNI akan fokus pada penguatan kapasitas advokat, peningkatan profesionalisme, serta mendorong peran aktif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
“ADNI tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan hukum di era modern, termasuk penguatan digitalisasi layanan hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Selain pembentukan kepengurusan, DPP ADNI juga mulai memperluas jejaring internasional yang ditandai dengan lawatan audiensi ke Konsulat Jenderal (Konjen) Malaysia di Medan beberapa waktu lalu.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Konjen Malaysia, Jalan Diponegoro, Medan, dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP ADNI, Eka Putra Zakaran, SH., MH, didampingi jajaran pengurus, di antaranya Adek Sikumbang, SH (Bendahara Umum), OK Muhammad Hatta, SH (Wakil Ketua Umum), Sudirman Naibaho, SH (Wakil Bendahara Umum), serta Roos Nelly, SH., MH (Ketua Dewan Pengawas).
Rombongan DPP ADNI diterima oleh perwakilan Konjen Malaysia, yakni Amir Azam selaku Pejabat Konsul, yang didampingi staf Konsulat serta perwakilan Wisma Putra Malaysia di Medan.
Dalam sambutannya, Amir Azam menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut serta membuka peluang komunikasi lanjutan terkait rencana kerja sama lintas negara.
“Kami menyambut baik lawatan ini dan akan mempelajari serta memanjangkan maksud dan rencana ADNI. Namun, untuk kerja sama yang lebih luas, tetap perlu berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri maupun Kedutaan Besar,” ujarnya.
Sementara itu, Eka Putra Zakaran menegaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal dalam membangun kerja sama internasional, khususnya dalam bidang hukum.
“Lawatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas negara. ADNI memiliki program unggulan AdNI Across the World, yaitu studi internasional perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keanggotaan DPP ADNI bersifat inklusif dan lintas organisasi advokat serta lintas wilayah di Indonesia.
“Anggota DPP ADNI berasal dari berbagai organisasi advokat dan lintas pulau, mulai dari Sumatera, Jawa hingga Kalimantan. ADNI lahir dari Medan dan berkantor pusat di Medan, namun ke depan tidak tertutup kemungkinan berkantor pusat di Jakarta, melihat perkembangan organisasi,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, DPP ADNI akan menggelar deklarasi nasional, pengukuhan pengurus, serta rapat kerja sebagai langkah konsolidasi organisasi.
“Kami akan memaksimalkan peran organisasi ini, karena tujuan utamanya adalah merawat silaturahmi dan memperkuat eksistensi advokat sebagai bagian dari empat pilar penegak hukum di Tanah Air,” tegasnya.
Program AdNI Across the World direncanakan berlangsung pada 26–29 Juni 2029 dengan mengusung tema Menggali Titik Persamaan dan Perbedaan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia, yang akan dilaksanakan di Fakultas Hukum University of Malaya.
Melalui program tersebut, ADNI juga berupaya mempelajari berbagai keunggulan Malaysia, termasuk dalam pengelolaan sistem hukum serta perkembangan ekonomi di tingkat global.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, DPP ADNI diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam memperkuat ekosistem hukum nasional sekaligus memperluas jejaring advokat Indonesia di kancah internasional.(H.01)
