Sekretaris Ichsan Silalahi DPP LSM GEMPUR, Permasalahan UHC Pasien di RS Royal Prima Marelan Tuntas.(Foto/ist)
Medan | Harian.co.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM GEMPUR menunjukkan respon cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti laporan masyarakat Kecamatan Medan Marelan terkait permasalahan pelayanan Universal Health Coverage (UHC) bagi pasien yang belum memiliki BPJS di Rumah Sakit Royal Prima Marelan. Jumat (19/6/2026)
Laporan tersebut disampaikan oleh warga Kelurahan Rengas Pulau, Wika Andrianita Damanik, terkait kondisi anaknya, Raisa Navila, yang sempat menjalani perawatan di RS Royal Prima Marelan. Dalam laporannya, ia mengungkapkan adanya kendala dalam proses pelayanan kesehatan melalui skema UHC dan BPJS, yang sempat menimbulkan kekhawatiran bagi pihak keluarga.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP LSM GEMPUR, Ichsan Silalahi, bersama tim yang terdiri dari Eli Handoyo dan Heru, langsung bergerak cepat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit serta instansi terkait.
“Alhamdulillah, berkat respon cepat dan koordinasi yang baik, permasalahan UHC dan BPJS pasien warga Marelan tersebut telah terselesaikan dengan baik,” ujar Ichsan Silalahi.
Ia menegaskan bahwa langkah sigap ini merupakan bentuk komitmen LSM GEMPUR dalam mengawal hak-hak masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.
Upaya tersebut pun mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama keluarga pasien, yang merasa sangat terbantu atas pendampingan dan advokasi yang diberikan.
DPP LSM GEMPUR menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan terus mengawal dan memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara layak tanpa hambatan,” tegasnya.
Dengan terselesaikannya permasalahan ini, diharapkan ke depan tidak ada lagi kendala serupa, serta pelayanan kesehatan melalui program UHC dapat berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat.(H.01)
