Oleh: Abner Hasan Pasaribu
Labuhanbatu Raya dari titik induk, utara, hingga selatan hari ini berdiri di persimpangan sejarah penegakan hukum yang getir. Di satu sisi, ada kerinduan kolektif terhadap ketegasan masa lalu yang absolut. Di sisi lain, kita dipaksa menelan realitas modern yang kompleks, namun kerap terasa seperti sandiwara yang melelahkan.
Sejarah pernah mencatat satu fase ketika penegakan hukum berada dalam kendali Jendral Polisi Sutanto. Peraih Adhi Makayasa 1973 itu dikenal luas sebagai figur berkarakter tegas dan tanpa kompromi. Arah kebijakannya sederhana namun keras: segala bentuk kejahatan terutama judi dan narkoba harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
Polisi di masa itu bertindak dengan langkah terukur, namun menakutkan bagi para pelaku. Jalan-jalan sempit dan gang kumuh diawasi dengan mata elang. Kala itu, hukum tegak dengan otoritas absolut yang mampu menghapus noda kriminalitas hanya dengan satu perintah dari atas. Jika pejabat di daerah tak mampu menjalankan titah, mutasi dan pencopotan menjadi konsekuensi instan. Masyarakat merasakan ketertiban yang lahir dari wibawa hukum yang tak bisa ditawar.
Kini, segalanya berubah. Jika dahulu penegakan hukum berjalan dalam pola komando tunggal yang vertikal dan absolut, kini pendekatannya bergeser menjadi strategi berlapis yang jauh lebih kompleks. Dunia kejahatan telah berevolusi menjadi entitas yang licik, terstruktur, dan melintasi batas administrasi.
Aparat hari ini tidak hanya dituntut menangkap pelaku, tetapi juga melakukan pencegahan, pemetaan jaringan, pemutusan aliran dana, hingga rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Strategi kepolisian modern mencakup penindakan, pencegahan, hingga rehabilitasi dalam satu tarikan sistem yang utuh. Secara konsep, pendekatan ini lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang—tidak sekadar memukul, tetapi mencoba membedah dan menyembuhkan.
Namun di tengah rimba kemelut Labuhanbatu, narasi agung ini sering kali terbentur oleh realitas integritas. Di atas kertas, sistem terlihat rapi. Dalam praktik, ia kerap tersendat oleh persoalan moral yang klasik. Ketika strategi berlapis tidak disertai keteguhan nurani, maka kecanggihan hanya berubah menjadi prosedur administratif tanpa ruh keberanian.
Kejahatan pun beradaptasi. Ia bukan lagi tamu yang sembunyi-sembunyi, ia telah menjadi penghuni tetap yang membayar “sewa” dengan kesetiaan yang dibeli. Ia menyusup sebagai relasi, sebagai kedekatan, bahkan sebagai “kerja sama” yang tak tercatat. Dari sinilah paradoks itu lahir: semakin modern pendekatan yang dirancang, semakin lihai pula akar kejahatan mencari celah perlindungan.
Perubahan paradigma semestinya menghadirkan ketajaman baru. Namun tanpa kemurnian sikap, yang lahir justru pedang yang tampak berkilau tetapi kehilangan daya tebasnya.
Inilah titik di mana hukum mulai kehilangan tajamnya. Ketika tangan yang seharusnya memborgol justru terjebak dalam jabat tangan yang terlalu akrab di bawah meja, maka strategi secanggih apa pun akan menjadi tumpul.
Ada seragam yang semestinya menjadi benteng, namun tampak luntur karena terlalu sering duduk semeja dalam perjamuan gelap bersama para saudagar maut.
Bagaimana mungkin api bisa padam, jika para penjaga air justru menyiramkan minyak dalam diam?
Masyarakat di Labuhanbatu kini dipaksa menonton drama repetitif: mati satu, tumbuh seribu. Fenomena ini ibarat tunas pisang meski batang besarnya ditebang, tunas-tunas baru segera bermunculan dari jantung akar yang sama, selama bonggolnya tak dicabut hingga ke dasar.
Kita kerap membaca berita tentang pelaku sabu-sabu yang terjungkal diterjang timah panas petugas. Mereka tewas di ujung laras hukum, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Di balik tubuh yang terbujur kaku itu, ada istri yang seketika menjadi janda, dan anak-anak kecil yang terpaksa menjadi yatim sebelum waktunya.
Inilah ironi terbesarnya. Selama pemasok besar dan bandar utama “jantung akar” tidak disentuh, apalagi jika masih dipelihara oleh oknum, maka mesin penghasil janda dan anak yatim ini akan terus bekerja.
Andai pasokan dari atas diputus dengan jujur, keluarga-keluarga kecil itu tak perlu kehilangan tiang penyangganya. Tragedi kemanusiaan ini adalah buah dari sistem yang memotong dahan, namun terus memupuk akar beracun.
Penangkapan di level bawah tanpa menyentuh bandar besar hanyalah upacara sesajen untuk menenangkan publik. Ia menghadirkan angka, menghadirkan berita, menghadirkan sensasi namun tidak menghadirkan solusi. Kita tidak lagi membutuhkan sekadar komando yang menakutkan, melainkan keberanian melakukan amputasi internal yang sesungguhnya.
Mencabut akar berarti berani menelusuri aliran yang tak terlihat, aliran uang, aliran perlindungan, aliran komunikasi yang berlangsung dalam senyap. Kejahatan narkoba bukan sekadar transaksi antara penjual dan pembeli; ia adalah jaringan kepentingan yang saling menopang. Jika satu simpul dipotong tetapi simpul inti dibiarkan, maka jaringan itu hanya akan menyusun ulang dirinya dengan wajah baru.
Lebih dari itu, mencabut akar menuntut keberanian untuk membersihkan rumah sendiri. Tidak ada perang yang bisa dimenangkan jika bentengnya berlubang dari dalam. Ketika ada oknum yang memilih kompromi, ketika ada loyalitas yang bergeser dari sumpah jabatan kepada setoran bulanan, maka di situlah akar kejahatan menemukan pupuknya.
Amputasi internal bukan sekadar rotasi jabatan atau mutasi administratif. Ia adalah tindakan moral penegasan bahwa seragam bukan sekadar kain yang dikenakan, melainkan amanah yang dipertanggungjawabkan. Tanpa ketegasan terhadap pengkhianatan di dalam tubuh institusi, setiap operasi di lapangan hanya akan menjadi siklus tanpa akhir.
Mencabut akar juga berarti memutus budaya takut dan budaya diam. Sebab sering kali, kejahatan bertahan bukan karena ia kuat, tetapi karena terlalu banyak yang memilih menutup mata. Keberanian sejati bukan hanya menembus gang-gang gelap mengejar kurir kecil, melainkan menembus ruang-ruang nyaman tempat keputusan besar dipertukarkan.
Jika akar itu tetap dipelihara dalam kegelapan, maka batang-batang baru akan terus tumbuh, dan korban-korban baru akan terus berjatuhan. Namun jika akar itu dicabut hingga bersih tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih maka untuk pertama kalinya, Labuhanbatu dapat menyaksikan bukan sekadar penindakan, tetapi pemulihan.
Sebab perang yang sejati bukan hanya tentang siapa yang ditangkap hari ini, melainkan tentang siapa yang berani berdiri jujur ketika tak ada yang melihat.
Penutup: Marwah di Balik Seragam dan Air Mata
Perang melawan narkoba di Labuhanbatu Raya bukan sekadar soal statistik penangkapan. Ini adalah soal kemanusiaan yang sedang dipertaruhkan tentang marwah seragam, tentang sumpah jabatan, dan tentang air mata yang tak pernah tercatat dalam laporan resmi.
Betapa zalimnya keadilan jika “ketegasan” hanya tajam kepada mereka yang berada di ujung rantai, sementara para pemasok besar tetap berpesta pora di balik perlindungan oknum yang berkhianat. Hukum tidak boleh menjadi pedang yang hanya berani menebas yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan yang kuat.
Di setiap tubuh yang tersungkur, ada keluarga yang kehilangan arah. Di setiap operasi yang gagal menyentuh akar, ada masa depan anak-anak yang kembali dipertaruhkan. Hukum yang adil tak akan pernah membiarkan air mata anak yatim menjadi tumbal bagi keserakahan bandar dan kompromi tersembunyi.
Labuhanbatu tidak membutuhkan lebih banyak janda. Tidak membutuhkan lebih banyak anak yang tumbuh tanpa ayah karena sistem yang setengah hati. Yang dibutuhkan adalah keberanian keberanian aparat untuk berkata TIDAK pada suap, TIDAK pada kompromi, dan TIDAK pada pengkhianatan terhadap seragam yang dikenakan.
Sebab pada akhirnya, yang dihisab bukanlah berapa banyak tersangka yang diumumkan dalam konferensi pers, melainkan berapa banyak kejujuran yang kita pertahankan ketika tidak ada kamera yang menyorot.
Mari kembalikan marwah hukum ke jalan yang lurus, agar suatu hari nanti, di tanah Labuhanbatu ini, yang terdengar bukan lagi ratap kehilangan melainkan suara generasi yang tumbuh dalam keadilan yang sejati.
(Penulis Adalah Ketua LBHK-Wartawan Labuhabatu Selatan)
